Bawaslu Sijunjung Gelar Rakor Pengawasan Tahap Pencalonan Bersama Stakeholder Terkait.

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung pemilihan tahun 2024.

Rakor itu berlangsung di Gedung Pancasila yang dihadiri oleh stakeholder terkait seperti unsur forkopimda, PPK, Panwascam, dan perwakilan dari partai politik, Selasa 17 September 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Gusni Fajri mengatakan Rakor ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung 2024 yang tengah berlangsung.

“Pengawasan harus lebih aktif lagi secara tensi politik lebih maksimal dan bekerja sama dengan berbagai pihak,” katanya.

Tak hanya Bawaslu saja yang melakukan pengawasan tetapi ia mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mengawasi tiap tahapan Pilkada 2024 ini.

Lanjutnya, untuk pengundian nomor urut Cakada akan dilakukan pada 23 September nantinya.

Terkait Petahanan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung sudah memberikan surat cuti, yang mana saat cuti tak bisa menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas yang rawan disalahgunakan, tetapi juga program-program pemerintah tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat kampanye. 

“Jika ada pelanggaran yang terjadi Bawaslu siap menindaklanjuti dan berharap Pilkada serentak berjalan lancar dan damai,” ucapnya.

Adapun narasumber pada Rakor ini ada dua orang yakni Ketua KPU Sijunjung, Dori Kurniadi dan Konsultan Hukum, Khairul Anwar.

Dori Kurniadi menjelaskan alur pendaftaran pasangan calon kepala daerah 2024 yang sebentar lagi akan dihadapi yaitu 22 September pasangan akan ditetapkan, 23 September pengambilan nomor dan 25 September masa kampanye.

“Pada hari terakhir pendaftaran Cakada kemarin, ada dua bakal pasangan yang mendaftar yakni Benny-Radi dan Hendri Susanto-Mukhlis,” katanya.

Dijelaskannya, setelah berkas pendaftaran diterima dan lengkap para pasangan Cakada ini diberikan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke RS UNAND.

“Keempat calon sudah dinyatakan lulus atau memenuhi syarat kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu, Khairul Anwar menyampaikan netralitas ialah tidak terpengaruh segala dari segala bentuk, pengaruh golongan, dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

“Zaman sekarang sudah bnyak orang menganggap money politik merupakan hal yang wajar,” terangnya.

Dikatakannya, masyarakat sudah beranggapan politik uang adalah ruang hak karna perhelatan sekali lima tahun padahal ini merusak kualitas pemilu.

Kualitas demokrasi jelek lahir dari rahim demokrasi yang rusak serta hukuman politik uang dapat menjerat kedua belah pihak.

“Maka dari itu kita harus memahami seksama tahapan dan regulasi Pilkada nantik, ketika ada ruang diskusi harus dimanfaatkan dengan baik,” pungkasnya.(*)