Leonardy Dorong Pengembangan UMKM Sumbar dalam Kunjungan ke Dinas Koperasi dan UMKM
"Saya optimis Bang Leonardy terhadap UMKM dan Koperasi di Sumbar bisa menyumbang terhadap kemajuan ekonomi Sumatera Barat. UMKM dan koperasi maju, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang makin banyak dan selanjutnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat," ujarnya.
Endrizal mengatakan peningkatan peran UMKM dan Koperasi tersebut terjadi jika semua stakeholder terkait ikut aktif dalam memajukannya, memberikan akses pasar, membantu publikasi mereka.
Dia mengharapkan Leonardy untuk turut mendorong pemerintah daerah di Sumbar dan pemerintah pusat agar lebih memperhatikan UMKM dan koperasi. Menurutnya, alokasi anggaran untuk penumbuhan, pembinaan dan pendampingan, dan penguatan UMKM di Indoensia umumnya dan Sumbar khususnya harus ditingkatkan lagi.
Harapan itu disampikan Erizal karena saat ini ketersediaan anggaran untuk UMKM menurun. Akibatnya dinas yang dia pimpin kesulitan dalam memfasilitasi UMKM untuk ikut pameran, bazar, expo. Jangankan kegiatan di luar Sumbar, untuk kegiatan promosi di daerah Sumbar pun terbatas.
Ratna dan Yanti, pelaku UMKM yang hadir mengharapkan agar mereka bisa makin mudah mengakses perbankan. Kebijakan bebas agunan untuk kredit usaha rakyat diharapkannya benar-benar diawasi sehingga tidak ada lagi bank yang menjadikan agunan sebagai salah satu prasyarat pengajuan kredit.
Mereka pun menyampaikan agar pemerintah juga memperhatikan jaminan ketersediaan BBM karena akan berpengaruh terhadap harga pokok bahan-bahan yang mereka butuhkan untuk membuat produk makanan olahan.
Anggota Komite IV DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan DPD RI khususnya Komite IV DPD RI menilai keberadaan UKM ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara kita. Sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja.
Untuk itu, kata Leonardy, DPD RI menilai pemerintah harus hadir dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan penguatan-penguatan terhadap pelaku UMKM agar mereka naik kelas. Pelaku usaha mikro menjadi usaha kecil, kecil jadi menengah dan usaha menengah naik kelas menjadi usaha besar yang akan menopang pelaku usaha di bawahnya.
Menanggapi penyampaian Kepala Dinas Koperasi, Leonardy menegaskan kehadiran Pemerintah dalam mengupayakan agar pelaku UKM naik kelas bahkan bisa ekspor ini adalah dengan menambah alokasi anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM dan dinas koperasi dan UKM di daerah-daerah. Juga dibarengi dengan regulasi-regulasi yang mendukung.
Leonardy mengatakan, "DPD RI akan mendorong pemerintah untuk lebih mempertegas agar lembaga perbankan yang menyalurkan KUR tidak memberlakukan jaminan tambahan untuk pinjaman hingga Rp100 juta."
Leonardy pun tak lupa menyarankan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat untuk mengupayakan Bank Nagari dan BRI juga memberlakukan kebijakan KUR tanpa agunan ini, karena kantornya ada hingga tingkat kecamatan. Ditegaskannya, selagi layak serta mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Sumbar maupun kabupaten/kota, Bank Nagari dan BRI setempat dapat memberikan KUR tanpa agunan. Mungkin dimulai untuk pinjaman kecil hingga Rp10 juta. Leonardy juga akan ikut mendorongnya.
Sesuai dengan harapan pelaku UMKM yang hadir pada saat itu, Leonardy juga menyamppaikan bahwa ia akan mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar memperhatikan sektor-sektor yang memicu kenaikan harga. Termasuk kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. (*)
About admin
Tidak ada komentar
Masukan dan informasinya sangat penting bagi pengembangan situs kita ini...