Jembatan di Korong Batang Sani Nagari Tandikek Amblas, HM Nurnas Desak Pemda Segera Normalisasi Sungai

Sumbarkini.com -Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, HM Nurnas, dari daerah pemilihan Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, mengkritik lambannya penanganan amblasnya jembatan di Korong Batang Sani Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padangpariaman.

Politisi Partai Demokrat ini menyoroti kurangnya gerak cepat dalam penanganan dan normalisasi sungai, yang ia yakini menjadi penyebab amblasnya jembatan tersebut.

“Sampai saat ini tidak ada juga tindaklanjutnya dari pemda. Jika Batang Sani itu tidak juga dilakukan normalisasi, maka akan selalu ada musibah seperti sekarang, amblas," ungkapnya, Rabu (3/4/2024).

HM Nurnas sebelumnya telah mengingatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk segera melakukan normalisasi dan penanganan jembatan tersebut, mengingat pentingnya jembatan itu sebagai jalur perekonomian dan akses transportasi masyarakat.

"Sungai itu sudah dangkal. Jika tidak hujan, nyaris airnya kecil. Jika hujan, cepat meluap. Maka sejak dulu sudah saya ingatkan agar dilakukan normalisasi,” ujarnya.

Politisi tersebut juga menyoroti skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur di daerah, mengingat dampak yang bisa terjadi jika tidak segera ditangani.

“Bisa berdampak ke Kayutanam. Dulu tahun 2013 kena di Nagari Anduring. Jembatan ambruk," tuturnya.

Kondisi ini, menurutnya, bisa meluas ke daerah di Padangpariaman yang beberapa tahun terakhir sering mengalami banjir ketika hujan deras.

Di luar Padangpariaman, Sumatera Barat juga memiliki masalah serupa dalam perlunya normalisasi sungai, seperti di Padang, Solok, dan Pasbar.

“Di Padang ada Batang Maransi, Banda Luruih. Sedangkan di Solok ada Batang Lembang. Kemudian, di Pasbar ada juga kawasan yang terkena banjir bandang butuh penanganan jangka panjang terhadap sungai. Jadi, persoalan seperti ini yang mestinya jadi perhatian Pemda karena berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

HM Nurnas juga mencatat minimnya perhatian dan anggaran untuk infrastruktur sejak tahun 2019, khususnya dalam normalisasi sungai, penanganan pantai, dan pelebaran jalan provinsi.

“Terlalu minim anggaran yang disediakan. Dan, saya juga sudah sering suarakan. Kini, yang terkena dampaknya masyarakat juga. Ini yang saya sesalkan,” pungkasnya.