Wapres RI Ingatkan Penting Vaksinasi dan Pengelolaan Pasar Rakyat Yang Sehat, Bersih dan Berdaya Saing
Hal ini disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Prof.Dr. K.H Ma'ruf Amin pada peresmian Pasar Rakyat Kota Pariaman dan Labor Olahraga Universitas Negeri Padang di Kota Pariaman, Selasa (5/4/2021).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, Kepala BNPB, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri PUPR, Anggota DPR RI, Gubernur dan Wakil Gunernur Sumbar, Walikota dan Ketua DPRD Kota Pariaman, Camat, Wali Nagari, Niniak Mamak.
Wapres Ma'ruf Amin juga sampaikan, Pasar Rakyat Pariaman memiliki sejarah historis yang panjang dan dilakukan revitalisasi pasar untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat sekaligus memajukan Usaha Mìkro Kecil Menengah (UMKM).
"Program revitalisasi pasar rakyat merupakan program lintas kementerian, perdagangan, PUPR dan koperasi dan UMKM. Program revitalisasi ini merupakan program nasional untuk meningkatkan daya saing dan tata kelola manajement yang baik dengan mengakomodir kearifan lokal," ujarnya.
Ma'ruf Amin juga menyampaikan, revitalisasi tidak saja berupa pembangunan fisik akan tetapi juga revitalisasi manajement, sosial dan budaya dan ekonomi.
"Diharapan pemerintah daerah dan pihak pengelola haruslah melakukan revitalisasi manajement dalam tata niaga sebagai pelayanan kepada publik. Revitalisasi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan revitalisasi ini menciptakan ramah lingkungan, produktif dan mengikuti dinamika pembangunan daerah," ajaknya.
Diakhir sambutan Wapres RI mengingatkan para menteri terkait untuk dapat dapat membantu merealisasikan permintaan Gubernur Sumbar dan Walikota Pariaman sebagaiman arah pembangun Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
" Ini bagian dari catatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, cepat atau lambatnya tidak lepas juga dari keyakinan kita kepada Allah. Dan aktifitas ekonomi masyarakat nantinya dapat berjalan baik dalam upaya pemulihan ekonomi nasional saat ini," ingatnya.
Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi juga menyampaikan, pembangunan pasar Pariaman ini dimulai dari pembicaraan yang intens sejak tahun 2018 dimana Pasar Pariaman dalam kondisi rusak berat akibat gempa bumi 2009 7,9 SR dan gempa bumi tahun 2018 8,3 SR.
"Sesuai dengan hasil kebijakan dalam rapat kabinet Kemendag lebih fokus pada tata perniagaan, oleh karena itu kami teruskan komunikasi ini kepada PUPR hingga telah berdiri mengah untuk diresmikan hari ini," ujarnya.
Lutfi juga menyampaikan, agar pemerintah Kota Pariaman segera melakukan pengerahan hibah bahagian dari pengelolaan administrasi yang penting. Dan untuk merelokasi pedagang yang ditetapkan guna memanfaatkan gedung pasar yang megah ini.
"Agar pasar ini terawat dan tertata bersih, sehat, aman dan nyaman, Walikota Pariaman mesti segera menetapkan dan menujuk pengelola pasar bisa berupa perusahaan daerah (Perusda) dengan sistem bulding manajement yang andal," harapnya.
Lutfi juga mengatakan pasar Pariaman juga merupakan aktofitas pasar yang memiliki nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi icon pengembangan wisata di Kota Pariaman.
Sementara Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi juga menyampaikan, apresiasi rasa senang dan bangga atas kunjungan Wapres RI dan peresmian pasar rakyat Pariaman ini di Ranah Minang.
"Keberadaan Pasar rakyat ini sebenarnya terus berkembang, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggantungkan dan berharap kehidupannya semakin membaik dari keberadaannya. Namun demikian, dari jumlah pasar rakyat sebanyak 516 unit di Sumatera Barat, yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota dan sebahagian besar (393 unit atau 76,16 persen) diantaranya dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat", ujarnya.
Mahyeldi juga katakan, tahun 2020, akibat Pandemi Virus Covid-19 hampir semua sektor berimbas pada anjloknya ekonomi, tak terkecuali di Sumatera Barat. Kita berharap pandemi ini segera berakhir dan perekonomian Indonesia dan Sumatera Barat khususnya bisa bangkit kembali. Disamping kondisinya yang belum memadai, ketersediaan prasarana sebahagian pasar belum sebanding dengan jumlah pedagang yang akan ditampung, sehingga pada saat tertentu ketika pada hari pasar, terjadi over capacity dari prasarana yang tersedia.
"Kondisi ini mendorong pedagang untuk memanfaatkan fasilitas apa saja di sekitar pasar, sehingga menimbulkan permasalahan baru berupa kemacetan, yang tentunya akan merugikan pengguna jalan, karena memicu timbulnya ekonomi biaya tinggi, yang selanjutnya akan menurunkan daya saing daerah dan kontra produktif dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, sirkulasi udara, orang dan barangpun belum tersistem dengan baik, disamping juga kotor, sumpek dan menghasilkan bau kurang sedap, sehingga memberikan ketidaknyamanan kepada konsumen," ungkapnya.
Mayeldi sampaikan permohonan perhatian Wapres RI terhadap revitalisasi pembangunan 5 pasar yang mendesak dibenahi.
"Pertama, Pasar Serikat C Batusangkar, Pada rapat kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019 di Inonesia Convention Exibilition (ICE) di Bumi Serpong Damai (BSD) Tanggerang Selatan pada tanggal 12 Maret 2019, Bupati Tanah Datar mengusulkan pengembangan Pasar Serikat C Batusangkar dengan anggaran senilai Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah dan telah disetujui oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk itu, kami mohon kiranya kepada Bapak Wakil Presiden untuk membantu merealisasikan dana tersebut untuk pengembangan Pasar Serikat C Batusangkar yang sudah tua.
Kedua, Pasar Raya Fase VII Padang merupakan pusat perdagangan utama Kota Padang. Pemerintah Kota Padang sudah mengajukan proposal untuk pembangunan Pasar Raya Fase VII ke PUPR sebesar Rp. 200.000.000.000,-(Dua ratus milyar rupiah). Untuk pembangunan tersebut kami juga memohon kepada Bapak Wakil Presiden untuk bisa merealisasikan pembangunan Pasar Fase VII tersebut yang kondisinya cukup memprihatinkan.
Ketiga, Pasar Koto Baru Kec. X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Pasar ini merupakan pusat perdagangan sayuran yang terletak di Jalan Padang- Bukittinggi yang merupakan jalur lalu lintas yang sangat padat dan sering mengalami kemacetan. Untuk mengatasi kemacetan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dana BKK APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 telah membantu revitalisasi Pasar Koto Baru sebesar Rp. 13.660.000.000,- (Tiga belas milyar enam ratus enam puluh juta rupiah). Untuk kelanjutan Pasar Koto Baru kami mohon kepada Bapak Wakil Presiden untuk dapat membantu kelanjutan Pasar Koto Baru Tahap II sebesar Rp. 16.140.000.000,- (Enam belas milyar seratus empat puluh juta rupiah).
Keempat, Pasar Bawah Bukittinggi yang merupakan Pasar Rakyat yang sudah lama berdiri juga membutuhkan perhatian dari Presiden untuk Revitalisasi Pasar, mengingat kondisi sarana Pasar Bawah yang sudah tidak layak dan tua untuk ditempati Pedagang dan Pembeli.
Kelima, Pembangunan pasar basah di sekitar pasar rakyat Kota Pariaman masyarakat nelayan dan juga bagian dari meningkatkan aktifitas pasar rakyat Kota Pariaman.
(Biro Humas Setdaprov Sumbar)
About Elsi Wulandari
Tidak ada komentar
Masukan dan informasinya sangat penting bagi pengembangan situs kita ini...