Nagari Tandikat Harapkan Normalisasi Batang Sani dan Perbaikan Kapalo Banda
Hal itu diungkapkan Walinagari Tandikat, Saharuddin saat pertemuan di kantor walinagari, Senin 22 Februari 2021.
"Jangan sampai pasar, pemukiman dan lahan masyarakat semakin hilang di bawa banjir. Kami sangat mengharapkan dorongan bapak agar hal ini mendapat perhatian dari pihak terkait. Begitu juga mengaktifkan Kapalo Banda Lamo," ujar Saharuddin.
Dikatakan Saharuddin los pasar sudah hilang 8 kios, perumahan penduduk sudah hilang tanpa bekas sebanyak 10 buah. Lahan masyarakat pun sudah banyak yang dibawa Batang Sani yang meluap. Luapannya mencapai jalan ketika musim hujan.
Juga ada beberapa jembatan yang terancam. Yaitu jembatan penghubung Sicincin-Malalak, jembatan penghubung Sungai Sariak-Pasar Tandikek.
Khusus di jembatan dekat Pasar Tandikek, kaki jembatan sudah tergerus sungai. Memang ada bantuan untuk mengarahkan aliran sungai, cuma setelah tiga kali banjir kembali kaki jembatan ini terancam.
"Kami telah melakukan gotong royong untuk mengamankan pilar jembatan ini. Dilakukan secara swadaya. Kami sangat berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten dan pihak terkait," ungkapnya.
Walikorong Lubuk Aro Tungka, Andreas Febriandi menambahkan, korongnya termasuk yang dilalui oleh Batang Sani. Sudah banyak lahan warga yang hilang, juga ada dua jembatan yang terancam di korong. "Kami berharap ada program normalisasi di Batang Sani ini," ungkapnya.
Selain itu dia juga mengeluhkan jalan akses yang ke Padang Hilalang yang dibuka 2008. Kini jalan itu rusak parah. Soal jalan akses juga dikeluhkan oleh Walikorong Sialang, Syafrizal.
Camat VII Koto Patamuan, Imran Rafi'i, menyokong pemaparan aspirasi oleh walinagari dan walikorong tersebut. Dia membenarkan permasalahan itu yang mengemuka.
Imran berharap agar kedatangan Senator Leonardy dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemajuan nagari ke depan. Sampaikan aspirasi kita, insya Allah akan didorong dan diperjuangkan kepada pihak terkait.
Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menanggapi penyelamatan pasar dan normalisasi Batang Sani harus diprioritaskan. Leonardy menyarankan agar masalah ini diarahkan usulannya ke provinsi agar didanai dengan APBD Sumbar.
"Insya Allah dalam waktu dekat akan kita coba fasilitasi ke Dinas PSDA Sumbar dan Balai Sungai Wilayah Sumatera V. Akan kita dengar bagaimana pendapatnya terkait permasalahan ini," ungkapnya.
Ditegaskan Leonardy, jika normalisasi sungai terealisasi nantinya, maka persoalan pasar dan jembatan yang terancam akan teratasi dengan sendirinya. Nanti di sisi kanan dan kiri Batang Sani akan ada jalan inspeksi yang bisa memperlancar transportasi di nagari ini.
Leonardy menyarankan agar jalan yang berada di jalur kabupaten hanya boleh dianggarkan dari APBD kabupaten. Silakan diajukan apa saja aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan besok (Selasa 23 Februari 2021). "Hanya saja aspirasi itu harus dikawal oleh Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang daerah pemilihannya Kecamatan Patamuan (Dapil Padang Pariaman 4)," ujarnya.
Adapun masalah menghidupkan lagi Kapalo Banda Lamo, menurut Leonardy merupakan aspirasi yang patut diperhatikan. Usai gempa dulu, untuk pemulihan, yang pertama dilakukan adalah mengalokasikan pembangunan Bendungan Tampuniak.
Ketika itu masyarakat minta ganti rugi dan penyelesaian sedikit terlambat sehingga ketika kontraktor datang, dia tak bisa bekerja sebelum ganti rugi tanah dibayarkan.
"Ketika itu saya datang dan kepada masyarakat dijamin ganti rugi akan dibayarkan. Bupati turut tandatangan sehingga bendungan bisa dikerjakan. Jadi Tandikek tidak asing lagi bagi saya," ungkapnya.
Setelah tidak di DPRD lagi ada informasi dari masyarakat bahwa Bendung Irigasi Tampuniak tidak berfungsi. "Saya datang bersama Pak Sudirman Gani. Ada juga wabup, Kepala PU. Turut hadir PSDA Sumbar," ungkap Leonardy.
Dari pengecekan ada saluran primer yang kerendahan dan diperbaiki. Juga pintu air yang ditutup, namun alhamdulillah tidak masalah. Air mengalir dengan baik ketika pintu air terbuka.
Tingkatkan Pendidikan
Walinagari
Sekaitan dengan SDG'S Desa yang mengklasifikasikan desa menjadi 9 tipe, nagari Tandikat hendaknya memilih salah satu tipe yang ditetapkan dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2020.
Ada 9 tipe desa yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, desa pancasila.
"Karena kasi dan kaur di sini banyak yang bergelar S.Pd, maka desa peduli pendidikan bisa jadi pilihan. Untuk pilihan ini, saya akan mendorong pendidikan walinagari harus ditingkatkan. Walinagari diberi kesempatan untuk menambah pendidikan," tegasnya.
Menurut Leonardy, walinagari biasanya terpilih karena populer di daerahnya. Namun bisa saja dari bidang keilmuannya masih kurang. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 33 syarat pendidikan kepala desa (di Sumbar Walinagari) itu SMA. Harusnya diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atas biaya nagari agar dia makin termotivasi memperjuangkan visi dan misinya. (*)
About admin
Tidak ada komentar
Masukan dan informasinya sangat penting bagi pengembangan situs kita ini...