Berpeluang Normalisasi, Masyarakat Sungai Limau Diajak Leonardy Bebaskan Lokasi

Sungai Limau - Telah enam kali Batang Sungai Limau meluap selama 2019. Awal 2020, Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH datang bersama rombongan Dinas PSDA Sumbar yang dikomandoi Kabid Sungai dan Pantai Syafril Daus, ST, MT.

Keduanya datang untuk melihat, lalu berdialog dengan Walinagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau beserta Bamus dan tokoh masyarakat setempat. Mereka mendengarkan aspirasi masyarakat terkait bencana banjir yang sering terjadi di daerah itu akibat luapan Batang Sungai Limau. Rombongan pun mendengarkan tanggapan mereka terkait peluang normalisasi sekaligus lokasi yang perlu dibebaskan. 

"Demi melihat peluang dan kondisi lapangan, harusnya disegerakan agar proyek normalisasi Batang Sungai Limau dapat dilaksanakan. Kita akan berupaya melakukan dorongan agar proyek ini segera terealisasi," ungkapnya, Senin 6 Januari 2020.

Ditegaskan Leonardy, peluang ini harus diraih. Apalagi setelah mendengarkan penjelasan dari pihak PSDA bahwa normalisasi itu penganggarannya tahun tunggal. Artinya, jika DED lengkap, lokasi siap dibangun, maka pada tahun 2020 diharapkan proyek segera dimulai dan dikerjakan hingga selesai.

Kepada Walinagari Kuranji Hilir Janar Byen dan Bamus Kuranji Hilir, Mansyurdin, disebutkan Leonardy bahwa kedatangannya karena sering ditanyai jika berkegiatan di Sungai Limau, ditelpon warga Sungai Limau untuk berkabar tentang banjir dimana Masjid Raya Sungai Limau dan Pasar Sungai Limau terendam air hingga setengah meter.

Diskusi di atas Jembatan Sungai Limau.

Bahkan saat bertemu perantau di Jakarta pun sering ditanyai tentang kemungkinan normalisasi di Batang Sungai Limau. "Jadi isunya marak di rantau juga nih," ujar Leonardy sambil tersenyum.

Jadi, kata Leonardy, isunya bukan di kampung saja. Ternyata jadi pembicaraan orang rantau juga. Makanya, ketika ada peluang seperti ini harus dimanfaatkan segera.

"Untuk itu Wali dan Bamus diharapkan berupaya agar masyarakat gembira menerima kegiatan pembangunan ini. Dan beritahu masyarakat tidak ada ganti rugi," tegasnya.

Untuk dukungan dari pemerintah kabupaten, nanti Bupati Padang Pariaman akan kita dorong pula untuk bertemu Wakil Menteri PUPR. Minimal berkoordinasi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V).

Leonardy juga menyebutkan agar PSDA Sumbar sedapat mungkin memasukkan pula normalisasi di Batang Kamumuan. Apalagi luapan air di sungai itu telah menelan korban. Soal pembebasan lokasi lebih mudah lagi di daerah itu.

Kabid Sungai dan Pantai Dinas PSDA Sumbar, Syafril Daus menyatakan proyek normalisasi lanjutan di Batang Sungai Limau adalah bagian dari penanganan bencana di Sumbar. Dana berasal dari APBN sebesar Rp2,24 triliun. Kini, ada kesempatan, Batang Sungai Limau juga sering menyebabkan bencana karenanya kesempatan terbuka luas.

"Ada lima sungai di Sumbar yang direncanakan mendapat dana ini, termasuk Batang Sungai Limau. Syaratnya sudah ada DED dan lokasi sudah dibebaskan," tegasnya.

Syafril Daus mengatakan pihaknya telah menghitung untuk normalisasi di Batang Sungai Limau diperlukan biaya senilai Rp40 miliar. Dana itu untuk normalisasi di Batang Sungai Limau lengkap dengan jetty-nya. Diharapkan bisa cair pada tahun 2020 asalkan Pemerintah Kabupaten sigap menyikapinya dan walinagari bersama masyarakatnya mampu memastikan lokasi tersebut siap dibangun.

Syafril Daus berharap dorongan dari Leonardy Harmainy mampu meyakinkan Bupati untuk mendapatkannya dan masyarakat setempat untuk segera menyetujui pembebasan lahan. Dia pun optimis normalisasi di Sungai Limau bisa dituntaskan 2020 karena Syafril telah tau bagaimana Leonardy mengupayakan normalisasi serta irigasi di Padang Pariaman, Agam dan beberapa daerah di Sumbar selama periode 2004-2014 ketika menjadi pimpinan DPRD Sumbar dulu.

"Paling penting adalah ada yang segera meyakinkan  kementerian dan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V misalnya Pak Bupati Padang Pariaman. Siapkan segera proposalnya," ungkapnya.

Walinagari Kuranji Hilir, Janar Byen menegaskan lokasi normalisasi Sungai Limau siap dibebaskan. Asalkan sesuai alur sungai. Masyarakat pun telah sering bertanya, proposal pun telah sering diajukan. 

Pihaknya akan segera mengadakan rapat, guna membicarakan hal ini. "Kami sangat berharap peluarng ini kami dapat. Insya Allah Selasa kita adakan pertemuan dengan masyarakat," katanya.

Walinagari dan Bamus bakal mengadakan pendekatan persuasif. "Adanya peluang ini sangat menggembirakan. Kami sangat berterimakasih atas dorongan yang diberikan Bang Leo semoga proyek ini terealisasi," harap Ketua Bamus Mansyurdin.

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy, Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH bersama Kabid Sungai dan Pantai Syafril Daus, ST, MT, meninjau lokasi rencana normalisasi Batang Sungai Limau bersama Walinagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau, Walinagari Batugadang Kuranji Hulu dan tokoh masyarakat Sungai Limau.

Walinagari Batugadang Kuranji Hulu Jonkenedi yang hadir dalam pertemuan itu pun senang mendengarkan pernyataan Leonardy agar PSDA Sumbar memasukkan Batang Kamumuan ke dalam proyek penanganan bencana alam tersebut. Dia  sangat ingin nagarinya kebagian pula. 

Katanya, Batang Kamumuan yang mengalir hingga Sungai Limau sangat butuh normalisasi karena jika banjir bandang, maka sawah akan ditutupi kerikil. Batang Kamumuan juga sudah merenggut korban jiwa. Korbannya adalah Niko Mayfernandes, siswa kelas V SD di Durian Bukue, Nagari Kuranji Hulu.

Himbau Lewat Masjid

Kunjungan ke Sungai Limau pada Jumat 3 Januari 2020 berlangsung hingga waktu Shalat Jumat tiba. Rombongan Shalat Jumat di Masjid Raya Sungai Limau. 

Di Masjid itu kedatangan Leonardy mendapat sambutan hangat dan diminta  memberikan sambutan. Kepada jemaah Jumat Masjid Raya Sungai Limau, Leonardy pun mengungkapkan rencana untuk normalisasi Batang Sungai Limau. Masyarakat diyakinkan Leonardy, proyek itu hanya diselesaikan dalam satu tahun anggaran, bukan tahun jamak sebagaimana biasanya.

Leonardy tak lupa mengingatkan, proyek dapat dilaksanakan jika lokasinya bebas dan siap bangun. Leonardy pun menegaskan tidak ada ganti rugi.

"Masyarakat nanti bisa membayangkan jalan ke rumahnya bakal terbuka, jalan inspeksi sepanjang bantaran sungai makin memudahkan akses nantinya. Kan rancak tu (kan bagus itu)," ujarnya yang diiyakan oleh jemaah. (*)