Disambut Karangan Bunga, Leonardy Diminta Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Jiwa
PADANGPARIAMAN – Anggota Komite I DPD
RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH, kunjungi Bawaslu
Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (17/12). Senator yang juga Ketua Badan
Kehormatan DPD RI Periode 2019-2024 ini, disambut pengalungan bunga oleh Ketua
Bawaslu Padang Pariaman, Anton Ishaq, SE.
"Saya
sangat mendukung untuk jaminan kesehatan dan jaminan jiwa staf maupun
komisioner Bawaslu harus diadakan. Pasalnya, bertugas sebagai pengawas Pemilu
ataupun Pilkada itu tidak mudah. Apalagi suasana politik kita saat ini sedang
hangat-hangatnya. Jadi sangat penting diadakan jaminan kesehatan dan jiwa
tersebut," ujarnya lagi.
Dalam
kunjungannya Leonardy disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Padang Pariaman
Anton Ishaq dan Sekretaris Bawaslu Wirman Tanjung. Ketua Bawaslu Padang
Pariaman, Anton Ishaq melaporkan enam poin masalah yang dihadapi oleh Bawaslu
Padang Pariaman saat ini kepada Leonardy. Keenamnya adalah status Bawaslu
kabupaten/kota, belum memili bangunan kantor, anggaran terbatas, sarana dan
prasarana yang belum memadai, status kepegawaian staf kontrak dan soal jaminan
kesehatan/keselamatan Komisioner dan staf Bawaslu dalam bekerja.
Khusus soal
kantor, Anton meminta agar Leonardy memberikan dorongan yang diperlukan agar Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman memberi bantuan terkait pengadaan bangunan atau
kantor Bawaslu Padang Pariaman saat ini yang masih belum permanen. "Selaku
organisasi yang diakui oleh pemerintah kurang rasanya kalau kami belum
mempunyai kantor sebagai tempat kami bekerja. Dimana saat ini Bawaslu Padang
Pariaman kantornya menggunakan rumah kontrakan. Kami juga mengharapkan
pemerintah nantinya juga memperhatikan jaminan kesehatan dan keselamatan kami
dalam bekerja," ujar Anton Ishaq didampingi Wirman Tanjung.
Menanggapi
hal tersebut, Leonardy Harmainy berjanji akan menyampaikan kepada pemerintah
pusat nantinya terkait masalah yang dihadapi Bawaslu Padang Pariaman saat ini.
Terkhusus pada pengadaan bangunan atau kantor, Bawaslu Padang Pariaman terlebih
dahulu harus menyediakan dulu tanah tempat berdirinya bangunan tersebut. Nanti
baru bangunannya bisa dianggarkan dengan APBN.
Leonardy
Harmainy juga berpesan kepada Bawaslu Padang Pariaman agar lebih memperhatikan
terkait netralitas ASN. Pasalnya, Pilkada kali ini yang maju bukan hanya
calon-calon baru, tetapi incumbent (petahana) juga mencalonkan diri.
"Adakan sosialisasi soal netralitas ini dengan menyebutkan sanksinya. nanti
jika ada juga yang melanggar tindak dengan tegas," ujar Leonardy. (*)
Tidak ada komentar
Masukan dan informasinya sangat penting bagi pengembangan situs kita ini...