• Breaking News

    Senator Sumbar Serahkan Bantuan untuk Korban Wamena Rp850 Juta

    Padang (sumbarkini.com) - Korban kerusuhan Wamena yang berasal dari Sumbar mendapat perhatian dari DPD RI 2014-2019. Empat orang Senator asal Sumbar Leonardy Harmainy,  Emma Yohana, Muslim M. Yatim, Alirman Sori, menyerahkan bantuan dari DPD RI kepada Pemerintah Provinsi Sumbar di Gubernuran, Minggu 13 Oktober 2019 pagi.

    "Kami Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumbar, datang menyerahkan bantuan yang sumbernya dari Dana Task Force DPD RI Periode 2014-2019. Ini kita berikan untuk warga Sumbar yang terkena peristiwa Wamena," ujar H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH, di Istana Gubernur Sumbar, di Padang, Minggu, 13 Oktober 2019.

    Penandatanganan berita acara serah terima bantuan DPD RI untuk warga Sumbar yang jadi korban peristiwa Wamena.

    Leonardy mengharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apakah untuk memulangkan pengungsi, bantuan modal dan lainnya.

    Pria yang akrab dipanggil bang Leo itu juga menitipkan pesan kepada Pemrov Sumbar untuk mengkomunikasikan kepada Pemprov Papua terkait aset warga yang pulang ke Sumbar.

    "Bagi pengungsi yang pulang ke Sumbar tentu tinggal asetnya di sana. Mungkin dia punya kios, ruko, punya rumah, punya tanah/lahan. Perlu diupayakan jaminan kepemilikannya atas bantuan Pemda Papua hingga aset mereka tidak hilang. Mohon proaktif Pemda Sumbar, Pak Gubernur," ujar Leo saat menanggapi pertanyaan wartawan.

    Temu ramah antara Anggota DPD RI asal Sumbar dengan Gubernur Sumbar.

    Leonardy juga perlu memberi penjelasan terkait sebelumnya dana itu telah terumumkan Rp 1 miliar. Lantaran saldonya tidak mencukupi maka jumlahnya dikurangi juga. Sehingga untuk Sumbar menjadi Rp850.000.000,- dan Rp400.000.000 untuk korban gempa Maluku.

    Sekaitan baru diserahkannya dana bantuan tersebut, Leonardy menegaskan bahwa tidak ada kata terlambat untuk pemberian bantuan itu. Dana sudah masuk ke rekening Sumbar Peduli Sesama pada 9 Oktober lalu.

    Leo juga menginformasikan bahwa tanggal 1-10 Oktober DPD RI masih banyak kegiatan, pelantikan, pemilihan pimpinan DPD RI, pemilihan alat kelengkapan DPD RI dan lainnya. Barulah penyerahan simbolisnya dilakukan pada 13 Oktober 2019.

    Gubernur Sumbar, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno Dt. Rajo Bandaro Basa, S.Psi, M.Sc. menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan beberapa skenario bagi orang Minang yang ada di Papua. "Jika mereka ingin  pulang maka kita membantu kepulangan mereka kemari. Tiket pesawat, tiket kapal laut kita berikan. Mereka juga diberi santunan Rp1.000.000 untuk dewasa dan Rp500.000 buat anak-anak. Semua tercatat," jelas Gubernur yang didampingi Sekdaprov Drs. Alwis.

    Foyodd caption

    Menurut Gubernur hingga kini sudah ada 850 pengungsi asal Sumbar. Pengungsi yang masih ada di sana kini tersebar di Sentani dan beberapa daerah Papua lainnya termasuk di Wamena. Bagi mereka Pemprov memberikan bantuan atas arahan dan koordinasi dengan Pemprov Papua dan Pemkab Wamena.

    Pengungsi yang masih bertahan didata by name by address. Uang yang masih ada nantinya dibagikan untuk modal usaha, memperbaiki fasilitas toko ada atau kedainya. Semua diserahkan kepada mereka. "Uang bantuan ini sangat bermanfaat Pak Ketua," ujar Gubernur Irwan kepada Leonardy.

    Kepada senator yang hadir, Gubernur menegaskan betapa masyarakat Sumbar luar biasa. Etnik Minang ini cukup proaktif dalam kepedulian terhadap sesama. Mudah-mudahan ini menjadi modal sosial yang tetap kita pertahankan dalam membangun kampung halaman.

    "Pak Leo, Buk Emma dan Pak Muslim kami mengucapkan terimakasih banyak. Alhamdulillah, sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini dapat kami laksanakan dan kami tunaikan dengan baik dan sesuai amanah," ungkapnya.

    Terkait keadaan pengungsi, Gubernur menjelaskan bahwa pengungsi masih ada, tapi tidak lagi banyak. Sebab secara bertahap telah ditangani dengan baik. Meski demikian, pemprov akan tetap memantau melalui Ikatan Keluarga Minang (IKM) Papua. Gubernur pun menegaskan tidak perlu membuat posko karena dikhawatirkan akan mengganggu pola dan sistem yang telah dibangun oleh Pemprov Papua. (*)

    Tidak ada komentar

    Masukan dan informasinya sangat penting bagi pengembangan situs kita ini...

    Pendidikan

    5/pendidikan/feat2