SMP 31 Padang Harus Didukung Punya RKB Baru

Padang (sumbarkini.com) - Masih ada ruang belajar di SMP 31 Padang yang masih peninggalan lama. Ada 4 ruang kelas yang hanya di tambal/dibobok dindingnya sejak kelas itu berdiri.

Tiga perempat dinding kelas itu terbuat dari kawat yang diplester semen. Namun semangat mereka sekolah tetap tinggi. Prestasi sekolah juga meningkat, dari peringkat 29 pada empat tahun yang lalu menjadi peringkat 7. Sekolahnya pun menuju Adiwiyata Mandiri.

"Melihat lokalnya kasihan dengan para peserta didik tersebut, tapi semangatnya belajar tetap tinggi. Salut kita sama mereka, juga gurunya yang mampu membuat siswa seperti itu," ungkap Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH berkunjung ke sana, Kamis 25 Juli 2019.

Leonardy berkeliling sekolah setelah diskusi hangat di ruang Kepala SMP Negeri 31 bersama Kepala Dinas Kota Padang Drs. Barlius MM, Kepala UPT Dapotik Irwan S.Pd, Kepala Sekolah, Dra. Mardawati dan jajarannya. Dia tertarik fakta lapangan dari sekolah yang sudah ada sejak 58 tahun lalu.

Anggota Komite III DPD RI itu mendukung rencana revitalisasi yang disampaikan Kepsek Mardawita. Penambahan daya tampung sekolah hanya dapat dilaksanakan jika bangunan direvitalisasi. Saat ini, tidak mungkin menggunakan DAK karena dananya tidak mencukupi jika membuat lokal bertingkat. Tanah milik sekolah pun sudah sempit.

Disambut siswa SMP 31 Padang

Pihak sekolah mohon kepada wakilnya di DPD RI untuk membantu untuk memberikan dorongan saat surat permohonan itu sampai di kementerian nantinya. Kebutuhannya cukup mendesak, karena bangunan saat ini, masing-masing tingkatan kelas hanya tujuh rombel. Pihak sekolah berencana menjadikan masing-masingnya jadi 10 rombel mengingat sekolah mereka jadi tujuan 13 sekolah dasar di sekitarnya.

WC hanya ada satu untuk lelaki dan satu untuk perempuan. Letaknya tidak pula sesuai struktur sekolah dan jauh jaraknya dari lokal. Posisinya dekat mushalla yang bakal disulap jadi masjid dengan memanfaatkan dana komite.

Sekaitan tugas pengawasan pelaksanaan UU Sisdiknas yang berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Leonardy mendapatkan fakta pendukung kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Drs. Barlius MM. Dinas memasukkan kearifan lokal dimana anak-anak yang hafal tiga juz Alquran langsung diterima lewat jalur offline.

Ada 27 orang yang diterima, salah satu diantaranya memilih SMP 31 Padang. Anak-anak berprestasi akademik, OSN, O2SN, FL2SN pun diberi ruang tersendiri. Bahkan penyandang disabilitas sekalipun.

Di online tahap 1, sebanyak 10 persen diberikan kepada siswa karena perpindahan orang tua, anak guru dan orang kurang mampu. Sisa yang 90 persen dari zonasi berdasarkan tempat tinggal.

Di online tahap kedua tetap dilakukan sistem zonasi dengan memperhatikan pilihan pertama dan kedua di online tahap pertama. Sesi ini 15 persen dialokasikan untuk siswa yang orang tuanya menerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Penerima PKH diberi kuota 15 persen.

Pada PPDB ini, menurut Kepsek Mardawita, SMP 31 Padang menerima 256 siswa. Sehingga total siswa pada sekolah itu 764 orang. PPDB lancar, sukses dan aman karena sekolah menyediakan pojok informasi. Orangtuanya bisa berkonsultasi atau berkoordinasi terkait syarat dan tata cara pendaftaran saat ini.

Mardawita mengungkapkan sekolahnya mengalami kekurangan guru. Dia mengusulkan agar para guru yang pensiun segera digantikan.

Dia berharap, Leonardy bisa menjadi perpanjangan aspirasi mereka. Selain guru sekolah butuh tenaga administrasi yang berstatus PNS.
Bukan hanya itu, beban guru bertambah pula dari 18 jam menjadi 24 jam. Apalagi guru telah difungsikan sebagai pegawai administrasi. "Kapan lagi dia meningkatkan kompetensi dirinya," bebernya.

Kekurangan guru di Padang, kata Barlius mencapai 200 orang per tahun. Total kekurangan hingga kini sekitar 2.000 lebih. Kini jumlahnya 5.000 orang.

Barlius pun berharap khusus guru, ada rekrutmen. Jangan samaratakan, moratorium berlaku bagi keseluruhannya. "Guru harusnya ada rekrutmen bertahap. Jika tidak berarti kita menyiapkan bom waktu karena guru terus dihasilkan tiap tahun," ungkapnya.

Barlius menyatakan zonasi menguntungkan bagi orang tua dan anak-anaknya. Bagi orang tua, tak perlu susah dengan keharusan mengantarkan anak karena takut terlambat. Anak juga tak perlu lelah sepulang sekolah akibat jarak sekolah yang jauh. Banyak yang bisa dihemat. Pemakaian bahan bakar pun bisa dihemat.

Zonasi menguntungkan dari segi pemerataan kualitas guru serta sarana dan prasarana. Namun perlu ditinjau ulang agar zonasi ini harusnya menjadi hasil dari kebijakan yang memeratakan guru dan sarana prasarana penunjang pendidikan.

"Upayakan biaya di satuan pendidikan apakah negeri atau swasta setara setelah guru dan sarana setara. Setelah itu berlakukanlah zonasi," pungkasnya. (*)