Masyarakat Sumbar Harus Tenang, Tunggu Penetapan KPU

Padang – Kehebohan di media sosial tentang hasil pemilihan presiden (pilpres) harus segera disikapi dengan bijak. Jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan bakal memantik pergesekan yang serius antar anak bangsa. Akibat lebih lanjutnya bisa memunculkan perpecahan yang rentan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Menyikapi hal ini, Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP., MH akhirnya angkat bicara. “Harus segera dihentikan silang pendapat yang terjadi di media sosial. Orang Sumbar harus mampu menahan diri dari perdebatan tersebut. Gunakan logika. Pahami perbedaan antara quick count dan real count ini,” ujarnya Jumat 19 April 2019.

Namanya saja pesta demokrasi baru saja usai. Masing-masing pihak tentu ingin memanfaatkan secuil apapun isu, data yang mereka punya untuk menyarakan pihaknya yang memenangkan pemilihan ini. Apalagi ada lembaga survey yang bersedia menyediakan data yang mereka butuhkan. Bahkan adapula media untuk mempublikasikannya secara massif.

Salah satu kubu yang diuntungkan oleh hasil quick count langsung jumawa. Tapi kemudian dibalas oleh kubu lawan dengan menyatakan ada kecurangan, ada pengelabuan yang dilakukan hingga hasil quick count seperti itu. Ditampilkanlah gambar atau data pendukungnya.

Kubu lawan pun tidak langsung mengakui hasil quick count. Mereka keluarkan pula hasil rekap C1 yang mereka dapatkan dan didapatlah C1 dari berbagai daerah. Tanpa disadari, perilaku kita ini mempertaruhkan marwah negara.

Alangkah baiknya jika kedua kubu bersikap saling menghormati dan menghargai. Setelah pemilihan usai marilah rekat kembali silaturahmi yang merenggang akibat pilpres dan pileg. Terbaik dari semua itu, kedua kubu menunggu pengumuman resmi dari lembaga yang telah dipercaya untuk itu yaitu KPU. Jangan khawatir, ada Bawaslu yang mengawasi mereka. Bawaslu dilengkapi dengan perangkat dan kewenangan yang besar untuk mencegah pelanggaran yang mencederai pelaksanaan pemilu.

Bahkan tiap anak bangsa pun bisa turut mengawasinya sebagaimana yang terjadi saat ini. Bukan hanya itu, dengan meluasnya tagar-tagar yang dibuat anak bangsa, negara luar pun turut mengawasi pemilu di Indonesia. Cobalah pikirkan secara mendalam apa artinya ini bagi bangsa kita?

Sangat disayangkan, jika orang Sumbar ikut-ikutan pula ke dalam pusaran perdebatan yang tidak kunjung berkesudahan tersebut. Ingat falsafah adat kita.

Masing-masing sistem penghitungan suara punya kelebihan dan kekurangan. Perlu disadari bahwa quick count (hitung cepat) itu tidak mengambil data dari keseluruhan TPS. Di daerah-daerah itu hanya diambil beberapa sampling yang dianggap paling mewakili kondisi sebenarnya.

Biasanya hasil quick count itu merepresentasikan hasil yang sebenarnya. Artinya, quick count yang dilakukan oleh lembaga yang berpengalaman hasilnya tak jauh beda dengan hitungan sebenarnya (real count). Perbedaannya masih dalam margin error yang telah diperkirakan sebelumnya oleh lembaga survei.

Hitungan sebenarnya berdasarkan data C1 dari TPS-TPS yang ada di seluruh Indonesia. Data tiap di TPS dikumpulkan, dientrikan, diolah sistem dan didapatlah hasilnya. Biasanya real count ini lebih akurat namun lambat karena banyak proses yang harus dilaluinya.

“Dari pada saling ledek, sebaiknya tiap pendukung pasangan calon hendaknya ikut mengawasi, ikut mengawal perolehan suara calon yang didukung. Jika ada yang kurang tolong ingatkan, berikan solusi. Hargai mereka yang telah bersusah payah menjadikan pemilu di negara ini berkualitas,” ungkapnya tegas.

Jika sudah keluar penetapan dari penyelenggara pemilu (KPU) nantinya, diharapkan masing-masing pihak tetap menahan diri. Pasangan calon yang menang tidak terlalu euphoria dengan kemenangannya dan pasangan calon yang kalah memberikan ucapan selamat setulus hati dan bangkitlah mengajak pendukungnya bersama-sama membangun Indonesia, memajukan Indonesia. (*)