Kompetisi Santri PPTI Didorong Jadi Iven Tahunan

Koto Tinggi, Tanah Datar - Santri Pondok Pesantren Tarbiyah Indonesia (PPTI) berlaga di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sebanyak 16 grup sepakbola dari Pondok Pesantren MTI se-Sumbar berupaya menunjukkan permainan terbaiknya. 
Melihat animo santri dan untuk memotivasi peningkatan prestasi olahraga santri, Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP, MH mendorong agar iven itu dijadikan agenda tahunan PPTI Koto Tinggi. 

"Jadikan iven ini sebagai iven tahunan untuk memotivasi santri berprestasi. Piala bergilirnya saya sediakan," ujar Leonardy saat membuka HUT OSTI ke-28, Senin 25 Februari 2019.

Leonardy menyatakan dukungan yang dia berikan adalah agar santri PPTI mampu menumbuhkembangkan bakat dan minatnya di bidang olahraga sepakbola. Jika bisa, para santri berprestasi dan jadi pemain tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional dan internasional.

Dia optimis dengan Liga PPTI akan hadir bibit-bibit pemain andalan dan mampu mengangkat nama daerah masing-masing. Leonardy pun menegaskan, jika ada pondok yang berhasil menjuarai liga PPTI, piala.bergilir itu miliknya dan kita buat lagi piala bergilirnya. 

Seiring meningkatnya kualitas liga, Leonardy bertekad akan memberikan piala yang lebih bagus. "Kalau perlu kita buat pula piala kecil seperti piala dunia agar para santri menjadi pemain bola dunia pula nantinya," ungkap menantu Anas Malik, Bupati Padang Pariaman periode 1980-1990 disambut tepukan meriah santri dan masyarakat yang melihat pembukaan turnamen.

Dengan olahraga diharapkan santri sehat jasmani dan cerdas secara akal, cerdas secara emosional serta spritualnya. Hal ini bersesuaian dengan harapan Ketua Tarbiyah Perti, Prof Dr. Sufyarma Marsidin dan mendukung tekad Kepala Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Koto Tinggi, Drs. Damsir.

Terkait pengembangan sarana dan prasarana seperti asrama, ruang belajar, labor juga biaya operasionalnya, pria yang akrab dipanggil Bang Leo ini bakal memperjuangkan aspirasi itu di pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di DPD RI. (*)