Mulai HUT ke-15, Solsel Harus Lepas Dari Ketertinggalan

daerah ini diingatkan untuk berupaya sekuat tenaga, mulai dari HUT ke-15 untuk tidak mau lagi daerahnya mendapatkan sebutan daerah tertinggal.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy
Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH, saat memberikan sambutan di Resepsi HUT ke-15
Kabupaten Solok Selatan. Resepsi dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Solok Selatan dan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan.
“Saya mengikuti sekali perkembangan Kabupaten Solok Selatan
sejak daerah ini menjadi daerah persiapan untuk dimekarkan dari Kabupaten
Solok. Sejak Bapak Aliman Salim memimpinnya. Dia hebat, bersama tokoh-tokoh setempat
bisa mengantarkan daerah ini menjadi kabupaten baru yang tanpa terasa kini
sudah berumur 15 tahun saja. Kedepan, jangan mau disebut daerah tertinggal lagi,”
ujar Anggota Komite III DPD RI itu, Senin 7 Januari 2018.
Dia mengungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun
2003 Solok Selatan ditetapkan menjadi daerah baru bersamaan dengan dua
Kabupaten lainnya di Sumbar yaitu Dharmasraya dan Pasaman Barat. Kini
tinggal bagaimana semua elemen bisa pula seperti Dharmasraya yang telah melepas
sebutan Daerah Tertinggal.
Semangat membentuk kabupaten baru hendaknya ditiru saat
mengupayakan daerah ini bebas dari ketertinggalan. Dia menegaskan harus ada
upaya-upaya terstruktur untuk melepas titel ketertinggalan dari Nagari Saribu
Rumah Gadang ini.

Menurut Leonardy, predikat wajar tanpa pengecualian terhadap
audit laporan keuangan daerah ini dicapai berkat satunya visi dan aksi dari lembaga
eksekutif yakni pemerintah kabupaten dan jajarannya dengan lembaga legislatif. Pasti
sulit mengupayakan laporan keuangan daerah dari disclaimer, menjadi wajar
dengan pengecualian dan kini bisa mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.
“Yakinlah dengan bersatunya anak nagari Solok Selatan
ditunjang dengan sumber daya alam yang baik dari daerah ini, Solok Selatan bisa
secepatnya keluar dari ketertinggalan,” ujarnya.
Artinya Solok Selatan memiliki andalan dalam mendongkrak sektor pariwisata. Tinggal bagaimana pemerintah, swasta dan masyarakat daerah ini menjadikannya aset yang bisa dikonversikan menjadi rupiah.
Persoalan kekurangan
dana dalam membangun menjadikan program yang telah dirancang lambat terealisasi
diminta tidak dijadikan penghambat kemajuan. Cari solusi cerdas secara
bersama-sama demi kesejahteraan bagi masyarakat khususnya.
"Harapan
kami ke depan pemerintah pusat lebih memprioritaskan pembangunan jalan nasional
Lubuk Selasih-Kerinci yang melewati Solok Selatan. Juga mengabulkan pembangunan
Jalan Kambang Muaro Labuh,” ujarnya.
Mereka
juga mengungkapkan untuk APBD 2018 Solok Selatan merupakan yang tercepat di
Sumbar. Ini sejarah buat pertama kali membuktikan daerah ini bisa jadi yang
terbaik. (*)
Tidak ada komentar
Masukan dan informasinya sangat penting bagi pengembangan situs kita ini...