Ranah Minang Bersih dari LGBT, Karang Taruna Galang Dukungan

Lubuk Alung - Karang Taruna Sumbar galang dukungan masyarakat untuk menjadikan Ranah Minang bersih dari zina, LGBT, narkoba, judi dan miras. Dalam puncak Bulan Bakti mereka di Lubuk Alung, mereka gagas penandatanganan pakta integritas.

“Melalui Karang Taruna kita menolak Zina, LGBT, narkoba, miras dan judi di Ranah Minang. Ini permasalahan sosial yang terus kita upayakan untuk mengatasinya, mencarikan solusinya,” ujar ujar Ketua Karang Taruna Sumbar, Mahdianur Musa, Minggu, 2 Desember 2018.

Dikatakannya melalui kegiatan olahraga bersama masyarakat Lubuk Alung, Karang Taruna ingin mewujudkan sikap mau berbaur, baiyo batido dengan masyarakat. Ini cetusan ide dari Bendahara Karang Taruna, Febriyadi yang juga putra daerah itu.

Lahirnya Pakta intergritas tersebut diungkapkan Mahdianur bukan hanya lantaran permasalahan LGBT lagi booming. Karena LGBT dan penyakit masyarakat yang dicantumkan dalam pakta integritas itu termasuk permasalahan sosial yang kita entaskan bersama-sama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

“Ini adalah rangkaian bulan bakti Karang Taruna. Ini puncak HUT dan kita gelar di Lubuk Alung dengan berbagi keceriaan, berbagi kegembiraan dan berbagi sehat dengan masyarakat. Kegiatannya berbentuk rekreasi, olahraga dan kesenian,”  ujarnya.

Dia menyebutkan selama ini telah ada pola kegiatan face to face bersama pemerintahan yang telah mereka lakukan. Diharapkan nantinya bisa lahir aturan memberikan efek jera kepada masyarakat bahkan mengekang mereka agar tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan yang tergolong pada penyakit masyarakat.

Dia pun berharap, bebasnya ranah minang dari LGBT dan sebagainya itu bukan hanya ditempuh melalui gerakan pemberangusan atau pemberian hukuman. Dia mengajak semua pihak untuk merangkul mereka. “Kita sibukkan mereka hal-hal positif. Insya Allah ini menjadi terapi bagi mereka,” ujarnya.

Ditegaskannya, karang taruna bakal menggemakan hal ini. Kawan-kawan di daerah akan diminta untuk mengawal ini. Alangkah bagusnya jika nantinya kepala daerah di Sumbar membuat pernyataan sikap untuk mengantisipasi masalah zina, LGBT, narkoba, miras dan judi tersebut.

“Kita dorong generasi muda untuk mengawasi dan mendesak pemerintah agar lahir aturan apakah perda, perbup, perwako minimal perna,” pungkasnya. (*)