LKKS Sumbar Terus Dorong Penyelenggara Kessos untuk Mandiri
Padang - Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Kessos) harus diupayakan untuk mandiri. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Sumbar terus mendorong mereka menuju kemandiriannya.
"Kita dari LKKS Sumbar terus mendorong kemandirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di kabupaten dan kota di Sumbar. Dengan kemandirian ini, LKS bisa.rendah ketergantungannya terhadap pendanaan dari pihak ketiga," ujar Ketua Umum LKKS Sumbar, Hj. Nevi Zuairina, Selasa 11 Desember 2018.
Nevi Zuairina mengungkapkan LKS yang mandiri hendaklah ditekadkan para pengurusnya mengingat badan usaha milik negara (BUMN) yang ada di Sumbar baru bisa melakukan pencairan dana jika kantor pusat mereka mereka memberikan persetujuan.
Istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ini mengingatkan, Semen Padang yang dulu selalu mendukung kegiatan pemberdayaan di Sumbar pun kini harus dapat persetujuan dari Semen Indonesia. Tak lagi bisa leluasa memberikan perkuatan modal apalagi hibah seperti dulu.
Ditegaskan Nevi, LKS hendaknya punya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatannya. Selain mengupayakan program dan kegiatan-kegiatan di dinas sosial, LKS bisa punya kebun, punya usaha yang sebagian keuntungannya untuk menopang keberlansungan LKS.
Menurut Nevi, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak. Beberapa pengurus LKS saat ini sudah mulai menekuni investasi di bursa saham.
Pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) yang dibina LKS pun bisa membentuk koperasi. Anggota posdaya yang umumnya punya usaha yang mulai bagus disatukan dalam koperasi. Sebagian keuntungan koperasi bisa dimanfaatkan untuk menopang kegiatan LKS.
Round table meeting diselenggarakan LKKS Sumbar untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumbar. Kegiatan ini diikuti LKS, organisasi sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di 19 kabupaten/kota yang berjuang dalam pengentasan masalah kesejahteraan sosial di ranah Minang.
Round table meeting (RTM) kedua pada tahun ini diharapkan makin meningkatkan perhatian BUMN yang ada di Sumbar terhadap LKS dan TKSK. Kepala Jasa Raharja Cabang Padang, Ramayudha diminta Nevi Zuairina bisa melakukan memorandum of understanding dengan LKKS Sumbar.
"Kita berharap Jasa Raharja bersedia mendukung RTM kita kali ini dengan sebuah MoU. MoU tersebut sedapat mungkin mendukung LKS dan Orsos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumbar," ungkapnya. (rel)
"Kita dari LKKS Sumbar terus mendorong kemandirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di kabupaten dan kota di Sumbar. Dengan kemandirian ini, LKS bisa.rendah ketergantungannya terhadap pendanaan dari pihak ketiga," ujar Ketua Umum LKKS Sumbar, Hj. Nevi Zuairina, Selasa 11 Desember 2018.
Nevi Zuairina mengungkapkan LKS yang mandiri hendaklah ditekadkan para pengurusnya mengingat badan usaha milik negara (BUMN) yang ada di Sumbar baru bisa melakukan pencairan dana jika kantor pusat mereka mereka memberikan persetujuan.
Istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ini mengingatkan, Semen Padang yang dulu selalu mendukung kegiatan pemberdayaan di Sumbar pun kini harus dapat persetujuan dari Semen Indonesia. Tak lagi bisa leluasa memberikan perkuatan modal apalagi hibah seperti dulu.
Ditegaskan Nevi, LKS hendaknya punya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatannya. Selain mengupayakan program dan kegiatan-kegiatan di dinas sosial, LKS bisa punya kebun, punya usaha yang sebagian keuntungannya untuk menopang keberlansungan LKS.
Menurut Nevi, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak. Beberapa pengurus LKS saat ini sudah mulai menekuni investasi di bursa saham.
Pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) yang dibina LKS pun bisa membentuk koperasi. Anggota posdaya yang umumnya punya usaha yang mulai bagus disatukan dalam koperasi. Sebagian keuntungan koperasi bisa dimanfaatkan untuk menopang kegiatan LKS.
Round table meeting diselenggarakan LKKS Sumbar untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumbar. Kegiatan ini diikuti LKS, organisasi sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di 19 kabupaten/kota yang berjuang dalam pengentasan masalah kesejahteraan sosial di ranah Minang.
Round table meeting (RTM) kedua pada tahun ini diharapkan makin meningkatkan perhatian BUMN yang ada di Sumbar terhadap LKS dan TKSK. Kepala Jasa Raharja Cabang Padang, Ramayudha diminta Nevi Zuairina bisa melakukan memorandum of understanding dengan LKKS Sumbar.
"Kita berharap Jasa Raharja bersedia mendukung RTM kita kali ini dengan sebuah MoU. MoU tersebut sedapat mungkin mendukung LKS dan Orsos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumbar," ungkapnya. (rel)
Tidak ada komentar
Masukan dan informasinya sangat penting bagi pengembangan situs kita ini...