DPD RI Evaluasi Penyelenggaraan Haji Agar Lebih Baik

Foto bersama setelah pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumbar. 

Padang (sumbarkini.com) - Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat dalam rangka untuk inventarisasi materi penyusunan pengawasan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2018.

"Tahun ini ada 221 ribu jemaah haji Indonesia. Banyak catatan terhadap penyelenggaraannya. Untuk mengevaluasinya kami ingin mendengarkan dari masing-masing stakeholder terkait apa kendala dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, apa yang harus dilakukan demi suksesnya pelaksanaan haji kedepannya," ujar Ketua Rombongan Komite III DPD RI, H. Abdul Aziz SH.

Senator asal Palembang itu mendukung kesiapan dari petugas di embarkasi/debarkasi Padang. Dari 6.467 jemaah, hanya 10 jemaah yang meninggal. Ini disebabkan petugas kesehatan benar-benar melakukan pemeriksaan kesehatan (screening) calon jemaah haji dari jauh-hari yang termasuk dalam ruang lingkup istitha'ah.

"Tadi telah kita dengar semua stakeholder terkait telah mengungkapkan apa yang telah mereka lakukan untuk mendukung pelaksanaan haji yang lebih baik. Ada inovasi-inovasi bagus. Itu yang kita harapkan dan kita minta laporan tertulis," ulasnya.

Senator asal Sumbar, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP, MH, menjelaskan betapa seriusnya Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menyelenggarakan ibadah haji sebaik mungkin. Ini tampak jelas ketika memperjuangkan embarkasi haji seiring diresmikannya Bandara Internasional Minangkabau di Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Pada 2005 dianggarkanlah oleh DPRD dan Pemprov Sumbar dana untuk persiapan embarkasi haji ini. 

"Alhamdulillah pada 2006, pemerintah menetapkan Padang sebagai embarkasi haji. Saya tahu persis karena terjadi saat saya Ketua DPRD Sumbar," ujarnya mengingatkan tentang tingginya semangat Sumbar menyukseskan pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji dari daerahnya.

Ketua Komite III DPD RI H. Abdul Azis SH, menyeratkan cenderamata kepada Gubernur Sumbar yang diwakili staf ahli Nasrizal Patria.

Di hadapan jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar dan Anggota Komite III DPD RI, Leonardy pun mengungkapkan Embarkasi Padang menjadi yang terbaik pada tahun 2017. Itu bukti keseriusan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ubadah haji. Dia pun berharap pada tahun ini kembali jadi yang terbaik, persis seperti yang disampaikannya saat melepas Kloter 14 Embarkasi Padang beberapa bulan lalu.

Leonardy menilai langkah dinas kesehatan yang menekankan sisi kesehatan dan kesiapan fisik jemaah sebagai bagian istitha'ah harus didukung. Perlu ditingkatkan perlengkapan kesehatan di poliklinik embarkasi di seluruh Indonesia agar jemaah yang tiba-tiba mengalami masalah kesehatan segera tertangani dengan baik sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit.

Dia juga menilai perlunya penetapan kuota tambahan lebih dipercepat sehingga pemeriksaan kesehatan (screening) bisa dilakukan lebih awal. Manasik dan bimbingan haji pun lebih awal pula untuk menjamin pelaksanaan ibadah yang lebih baik.

Leonardy tak lupa mengingatkan pentingnya orang Sumbar mengulurkan bantuan ke Sulawesi Tengah yang kini tengah berduka. Ada ikatan kuat antara Sulawesi Tengah dan Sumbar yang sudah terjalin sejak abad ke-16. 

Ulama Minangkabau, Datuk Karomah dan Datuk Mangaji telah mengembangkan Islam ke Sulawesi. Datuk Karomah ke Tanah Kaili, menyunting Putri Raja Kaili dan menetap di Kampung Lere. Sementara Datuk Mangaji beranak pinak di Parigi.

"Ikatan kuat itu dijawab Pemprov Sumbar dengan memberikan bantuan 700 kilogram rendang dan uang Rp250 juta. Kalau bisa ditingkatkan jadi 1 ton karena kini pun elemen masyarakat terus menggalang bantuan untuk meringankan beban saudara mereka di Palu dan Donggala," ulasnya.

Hadir dalam pertemuan itu, Anggota Komite III Novita Anakotta SH, MH, Ir. H. Abd Jabar Toba, H. Abdurrahman  Abubakar Bahmid, Lc, H. A.M Iqbal Parewangi, Hj. GKR Ayu Koes Indriyah, Gede Pasek Suardhika, SH. MM, Ir Abraham Liyanto, Dr. Abdul Aziz Khafia, S.Si, Habib Abdurrahman Bahasyim SE, MM beserta lima Staf Sekretariat DPD RI. 

Sementara dari Pemprov Sumbar dipimpin Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Nasrizal Patria. (*)