Dirgahayu RI ke-73, Sumbar Aman

Padang (sumbarkini.com) - Senator Sumbar, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro
Basa, S.IP, MH lebih memilih ikut upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran sang saka merah putih di Halaman Kantor Gubernur Sumbar. Lebih terasa maknanya mengikuti upacara di daerah pemilihan.
Hal itu diungkapkan Anggota Komite IV DPD RI periode 2014-2019 itu usai upacara pengibaran sang saka Merah Putih di Padang, Jumat 17 Agustus 2018.

"Tahun pertama di DPD RI saya sudah ikut upacara di Istana Negara. Tahun sekarang harus di ibukota provinsi. Lebih berasa maknanya,” ujar Leonardy.

Menurut Leonardy, kemerdekaan itu diraih dari perjuangan panjang, pengorbanan luar biasa, tetesan darah dan air mata segenap rakyat Indonesia. Dengan berkah rahmat Allah SWT, bangsa Indonesia bisa menikmati kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Sudah saatnya, kata Leonardy, di peringatan HUT RI ke-73 ini kita segenap anak bangsa berupaya untuk mengisi kemerdekaan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selama 73 tahun sudah kita mengisi kemerdekaan. Sudah banyak karya yang dilakukan, prestasi yang didapat.

“Walaupun demikian dilihat dari sektor ekonomi, masih banyak yang harus diperbaiki. Daya beli rakyat harus jadi perhatian. Jika daya beli meningkat, maka pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh rakyat peningkatannya,” ujarnya.

Sang Senator mewanti-wanti agar jangan semua diimpor. Sedikit-sedikit impor, akhirnya  cadangan devisa terus tergerus. “Agar bisa menghemat cadangan devisa, cukupi kebutuhan dalam negeri sendiri dan jangan bertahan dalam pasar dalam negeri saja. Tingkatkan ekspor untuk pasar yang 7,5 miliar penduduk dunia,” tegasnya.

Diakui Leonardy, pemerintah telah berupaya mengendalikan impor. Hanya saja kebijakan itu tidak ditunjang dengan kebijakan ekspor yang lebih menguntungkan negara ini.

Pemerintah diharapkannya mendorong warga negara mereka seperti negara Cina yang berupaya membuat barang apa saja di negaranya. Produk itu diekspor ke negara lain. Mereka pun memproteksi bahan yang belum bisa diproduksi di negaranya dengan cara meninggikan biaya masuk.

Misalnya, Indonesia punya Apel Malang. Apel Malang ini harus diteliti terus agar bagus rasa dan kandungan gizinya. Dikembangkan terus hingga dicari-cari orang seperti apel Fujiyama dan apel Washington. Begitu juga dengan kurma yang banyak diminati oleh rakyat Indonesia. Kurma harus bisa ditanam di Indonesia, dikembangkan terus hingga kita pula yang mengisi pangsa ekspor kurma mancanegara.

Pemerintah hendaknya juga memikirkan upaya bagaimana generasi milenial bisa menguasai dunia pada usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia nanti. “Harus dipersiapkan dari sekarang sehingga seberapa deras pun arus globalisasi yang masuk, agama dan adat harus dipersiapkan tetap digenggam teguh juga. Indonesia harus tetap dengan ketimurannya. Jati diri bangsa Indonesia harus tetap ada bahkan bergelora di tiap jiwa anak negeri,” harapnya.  

Intinya, potensi alam dan sumberdaya manusia luar biasa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kejayaan bangsa dan negara.

Sumbar Aman
Dimana saja daerahnya di Indonesia, cikal-bakal terorisme itu tentu ada dalam skala berbeda. Namun perlu diingat, orang Sumbar ini dilahirkan beragama dan dia dididik berbudaya sejak kecil, sehingga kecil kemungkinan mereka yang lahir dan besar di Sumbar menjelma menjadi pelaku terror yang dibenci oleh siapa saja di dunia ini.

Atas dasar itu Anggota DPD RI asal Sumbar, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP, MH tidak terima jika ada orang luar menyatakan di daerahnya terdapat 3.000 an simpatisan teroris. Jika satu atau dua cikal bakal terorisme bisa saja ada, tapi mereka telah ‘diawasi’, dimonitor pergerakannya.

"Masa kita yang di Padang tidak tahu itu. Malah dikatakan sudah berjumlah hingga 3.000. Itu jumlah yang tidak sedikit. Dan pernyataan dengan stigma negatif itu mematikan Sumbar secara ekonomi. Tolong hati-hati berkomentar. Sampai hari ini Sumbar aman untuk investasi.dan aman dikunjungi,” tegasnya.

Ditegaskannya, Sumbar merupakan daerah yang kontrol sosialnya jalan. Pemimpin saja hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Dengan cara ini, jika pemimpin salah, dia bisa dipegang tangannya, ditarik secara halus atau disentakkan dengan keras ke belakang.

“Kalau ada seperti yang disangkakan itu, tentu Kapolda Sumbar lebih dulu tahu dibanding orang luar. Tentu Kapolda tidak mau kecolongan di kampungnya sendiri,” pungkas Leonardy. (*)