Leonardy Puji Semangat Jamkrida Menjamin Kredit Koperasi dan UKM Sumbar
Padang (sumbarkini.com) - Ternyata jajaran direksi PT Penjaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida) Sumbar memiliki semangat tinggi dalam memberikan penjaminan kredit bagi UKM dan koperasi di Sumbar. Perusahaan ini malah yang lebih aktif meminta Bank Nagari dan LPDB untuk memberi informasi kredit yang bakal mereka jamin.
Hal itu terlihat saat Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy, S.IP, MH bersilaturahmi ke PT Jamkrida Sumbar, Senin 30 Juli 2018. Setelah dialog dalam suasana penuh kekeluargaan didapat fakta perusahaan yang dimodali APBD Sumbar sebesar Rp53 miliar ini tiap tahun memberikan bagi laba sekitar Rp400 juta dan telah membayarkan klaim Rp5 miliar lebih.
"Rupanya Jamkrida yang lebih bersemangat dalam memberikan jaminan kredit bagi koperasi dan UKM Sumbar. Ini harus kita apresiasi," ujar Leonardy.
Leonardy menilai semangat direksi yang didukung penuh komisarisnya sangat memberi angin segar bagi pengembangan koperasi dan UKM di daerah kita. Apresiasi diberikannya lantaran selama ini faktor jaminan/agunan yang dikeluhkan pelaku usaha.
Banyak yang punya tanah atau bangunan yang merupakan pusaka tinggi (harta milik kaum) dan pusaka rendah (harta pencarian orang tua). Mereka kesulitan karena untuk agunan haruslah sertifikat hak milik atas nama pribadi.
Dengan adanya Jamkrida, pelaku usaha cukup punya jaminan 30 persen. Tidak perlu pusing harus menyediakan jaminan 100 persen lagi sebab yang 70 persen diberikan Jamkrida. Tapi Jamkrida diingatkan untuk tetap memegang prinsip kehati-hatian.
"Ini saja sangat membantu. Selain itu, sisi pembinaan pun bisa dilakukan Jamkrida untuk mendorong UKM dan koperasi menjadi kuat, maju, tangguh dan mandiri," ujarnya.
Menurut Ketua DPRD Sumbar 2004-2009, pendampingan seperti ini sangat dibutuhkan pelaku usaha. Berefek ganda, dimana pelaku usaha berkembang dan penjaminan yang diberikan Jamkrida terjamin pula. Artinya APBD Sumbar tidak harus tersedot bila perusahaan daerah merugi terus.
Terhadap LPDB, Jamkrida dinilai Leonardy sudah menjalankan tugas dan fungsinya. Bersama Dinas Koperasi dan UKM proposal dari koperasi dan pelaku usaha di Sumbar telah diajukan. Setelah ditolak, mereka bantu untuk perbaikan.
"Kita akan dorong dari DPD agar dinas dan Jamkrida terlihat peran aktifnya. Kalau perlu kita fasilitasi pertemuan PT Jamkrida se-Indonesia bertemu LPDB di Senayan," tegasnya.
Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar, Munandar Kasim menyambut baik apresiasi senator Sumbar. Dukungan Leonardy diharapkannya mampu memotivasi semua pihak untuk mendukung upaya PT Jamkrida Sumbar berkontribusi besar bagi daerah.
"Kita terus berkoordinasi dengan Bank Nagari untuk memperbesar jumlah debitur yang bisa kami jamin. Masyarakat terbantu mendapatkan tambahan modal buat usaha mereka, daerah pun untung karena makin banyak bagi laba terhadap daerah," ungkapnya.
Terkait LPDB, Jamkrida sudah berulangkali meminta agar lembaga itu lebih transparan dalam menolak kredit yang diajukan pelaku usaha dan koperasi. Jangan diam-diam ke koperasi, mengembalikan proposal mereka tanpa kejelasan. (mediacentreleonardy)
Hal itu terlihat saat Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy, S.IP, MH bersilaturahmi ke PT Jamkrida Sumbar, Senin 30 Juli 2018. Setelah dialog dalam suasana penuh kekeluargaan didapat fakta perusahaan yang dimodali APBD Sumbar sebesar Rp53 miliar ini tiap tahun memberikan bagi laba sekitar Rp400 juta dan telah membayarkan klaim Rp5 miliar lebih.
"Rupanya Jamkrida yang lebih bersemangat dalam memberikan jaminan kredit bagi koperasi dan UKM Sumbar. Ini harus kita apresiasi," ujar Leonardy.
Leonardy menilai semangat direksi yang didukung penuh komisarisnya sangat memberi angin segar bagi pengembangan koperasi dan UKM di daerah kita. Apresiasi diberikannya lantaran selama ini faktor jaminan/agunan yang dikeluhkan pelaku usaha.
Semangat mendukung UKM dan Koperasi di Sumbar. |
Banyak yang punya tanah atau bangunan yang merupakan pusaka tinggi (harta milik kaum) dan pusaka rendah (harta pencarian orang tua). Mereka kesulitan karena untuk agunan haruslah sertifikat hak milik atas nama pribadi.
Dengan adanya Jamkrida, pelaku usaha cukup punya jaminan 30 persen. Tidak perlu pusing harus menyediakan jaminan 100 persen lagi sebab yang 70 persen diberikan Jamkrida. Tapi Jamkrida diingatkan untuk tetap memegang prinsip kehati-hatian.
"Ini saja sangat membantu. Selain itu, sisi pembinaan pun bisa dilakukan Jamkrida untuk mendorong UKM dan koperasi menjadi kuat, maju, tangguh dan mandiri," ujarnya.
Menurut Ketua DPRD Sumbar 2004-2009, pendampingan seperti ini sangat dibutuhkan pelaku usaha. Berefek ganda, dimana pelaku usaha berkembang dan penjaminan yang diberikan Jamkrida terjamin pula. Artinya APBD Sumbar tidak harus tersedot bila perusahaan daerah merugi terus.
Terhadap LPDB, Jamkrida dinilai Leonardy sudah menjalankan tugas dan fungsinya. Bersama Dinas Koperasi dan UKM proposal dari koperasi dan pelaku usaha di Sumbar telah diajukan. Setelah ditolak, mereka bantu untuk perbaikan.
"Kita akan dorong dari DPD agar dinas dan Jamkrida terlihat peran aktifnya. Kalau perlu kita fasilitasi pertemuan PT Jamkrida se-Indonesia bertemu LPDB di Senayan," tegasnya.
Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar, Munandar Kasim menyambut baik apresiasi senator Sumbar. Dukungan Leonardy diharapkannya mampu memotivasi semua pihak untuk mendukung upaya PT Jamkrida Sumbar berkontribusi besar bagi daerah.
"Kita terus berkoordinasi dengan Bank Nagari untuk memperbesar jumlah debitur yang bisa kami jamin. Masyarakat terbantu mendapatkan tambahan modal buat usaha mereka, daerah pun untung karena makin banyak bagi laba terhadap daerah," ungkapnya.
Terkait LPDB, Jamkrida sudah berulangkali meminta agar lembaga itu lebih transparan dalam menolak kredit yang diajukan pelaku usaha dan koperasi. Jangan diam-diam ke koperasi, mengembalikan proposal mereka tanpa kejelasan. (mediacentreleonardy)
Tidak ada komentar
Masukan dan informasinya sangat penting bagi pengembangan situs kita ini...