DAK Perlu Sinergi Kementerian Keuangan dengan Lainnya

PADANG (sumbarkini.com) – Dana alokasi khusus (DAK) bagi Sumbar perlu ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Upaya-upaya untuk memperbesarnya hendaknya terus diperjuangkan oleh para wakil Sumbar di DPD maupun DPR RI. Namun tak kalah pentingnya adalah memperjuangkan sinergitas antara kementerian keuangan dengan kementerian terkait lainnya.

Hal ini mengemuka dalam temu ramah antara Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa dengan Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar yang diwakili Kabid Refidamond dan jajarannya. Sinergi itu sangat diperlukan karena tanpa sinergi ini, akan sulit juga nantinya dalam pencairan dana.

“Kurang sinergi antara kementerian keuangan dan kementerian pendidikan. Sehingga 322 SMA/SMK yang kewenangannya ditarik ke provinsi menyebabkan defisit kepada APBD kita Rp400 miliar,” ujar Refdiamond, Senin 7 Mei 2018.

Begitu juga dengan dana bantuan untuk SMK. Dikatakannya, seperti yang dialami, dana sudah bisa dicairkan oleh kementerian keuangan namun petunjuk teknis untuk itu dari kementerian pendidikan belum ada. Akibatnya banyak yang bertanya kepadanya.

Sebagai Pokja DAK, Refdiamond juga melihat perlunya kemudahan dalam pembelian alat-alat kesehatan melaui  e-katalog biasanya dilakukan uji fungsi dulu, setelah dokter atau tenaga kesehatannya familiar dan administrasi selesai barulah dana bisa diturunkan.

H. Leonardy Harmainy menyambut baik upaya pemerintah provinsi lewat DPKD untuk mengupayakan agar DAK bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan Sumbar.  Perjuangan untuk memudahkan regulasi dalam pembelian alat-alat kesehatan melaui  e-katalog memang diperlukan.

Lebih jauh mantan Ketua DPRD Sumbar periode 2004-2009 itu menyebutkan DAK bidang kesehatan menyangkut pembangunan rumah sakit di Sumbar perlu diperbesar agar pembangunannya lebih cepat. Dia menyayangkan anggaran yang diajukan Rp160 miliar untuk pengembangan sebuah rumah sakit hanya disetujui Rp16 miliar.

“Jika seperti ini, penyelesaiannya bisa bertahun-tahun, 10 tahun atau lebih.  Perlu kita dorong agar rumah sakit ini bisa diselesaikan dalam waktu dua atau tiga tahun. Semua kita harus berperan,” ujarnya.

Leonardy menyatakan pengembangan rumah-rumah sakit yang ada di Sumbar perlu didukung oleh berbagai komponen. Semakin banyak rumah sakit rujukan di Sumbar dan berkualitas, bisa saja daerah sekitar Sumbar lebih memilih berobat ke daerah kita. Apalagi jika biaya dan harga obat bersaing dengan Negara Jiran Malaysia. (*)