Anggota MPR dan Bupati Dengar Pendapat Warga Solok

Padang - Inovasi dan kreativitas perangkat nagari sangat dibutuhkan agar nagari bisa berkembang dengan lebih baik. Inovasi dan kreativitas hanya mampu dilakukan oleh perangkat yang bagus sumber daya manusianya (SDM).

Makanya pengetahuan (cerdas intelektual), perlu menjadi perhatian perangkat nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BMN) dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja nagari  (APBNagari). Peningkatan kapasitas perangkat perlu pula mendapat prioritas.

"Sumber daya manusia perangkat nagari yang handal berakibat pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan/pertanggungjawabannya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) bakal mempercepat prosesnya," ujar Anggota MPR RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, Jumat (9/2).

Leonardy menyebutkan dana desa bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Dana desa digunakan juga untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, program dan kegiatan pembangunan lintas bidang, pembangunan sarana olahraga, menginisiasi pembentukan badan usaha milik desa/nagari (Bumdes/Bumnag).

Rapat dengar pendapat ini tugas Anggota MPR untuk berada di tengah masyarakat. Mereka harus mendengarkan pendapat rakyat, menyampaikannya di rapat MPR dan memperjuangkannya.

Dari rapat dengar pendapat di Ruang Pelangi Kantor Bupati Solok diharapkan perangkat nagari dan BMN memperhatikan sisi pemberdayaan SDM ini. Berbagai usulan dan tanggapan positif diberikan pengurus 74 BMN yang tergabung dalam Forum Komunikasi Badan Musyawarah Nagari (FKBMN) Kabupaten Solok pada acara yang menghadirkan narasumber dari MPR RI, Bupati Solok Gusmal Dt. Rajo Lelo dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Medison S.Sos, M.Si yang diwakili Kabid Pemerintahan Nagari Hazwiyaldi.

Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo juga menyatakan manfaat peningkatan SDM ini. Solok bisa menyelesaikan APBNagari paling cepat karena ada SDM yang membantunya. Kecuali beberapa nagari.

Perlahan tapi pasti, kekurangan ini diperbaiki melalui peningkatan kapasitas perangkat nagari dan BMN. Bahkan dalam perda pun ada aturan yang mengharuskan walinagari memilih perangkatnya termasuk walijorong dengan memperhatikan pendidikannya

"Jangan lebih memilih orang-orang yang bisa diurus. Pilih yang intektual dan spiritualnya bagus," tegasnya.

Ketua pelaksana, Rusli Intan Sati  menyebutkan perhatian pemerintah kabupaten sudah bagus. Ada kegiatan peningkatan kapasitas terhadap mereka. Hanya saja porsinya perlu ditambah.

"Kini tunjangan Ketua BMN atau di daerah lain disebut Bamus sudah Rp1.200.000, wakil ketua Rp1.100.000, sekretaris Rp1.000.000 dan anggota Rp900.000 Ini berkat perhatian Pak Bupati dan jajarannya," pungkasnya.

Sementara Kepala DPMN (z01)